Home / Berita Politik

Selain Dasar Negara, Pancasila Masih Akan Tetap Menjadi Benteng

Sabtu | 24 September 2016 | 13:44:17 WIB
Selain Dasar Negara, Pancasila Masih Akan Tetap Menjadi Benteng FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — Jakarta (JN) - Pengelolaan ketatanegaraan maupun pembangunan di Indonesia sudah seharusnya dan konsekuen memakai acuan dasar negara yakni Pancasila. "Indonesia belum berhasil sepenuhnya mengimplementasikan Pancasila dalam demokrasi politik, dalam menegakkan supermasi hukum. Pancasila sebagai nilai dasar dalam acuan perumusan kebijakan negara," tandas Prof. Dr. Didin S. Damanhuri saat menjadi narasumber pada acara diskusi bulanan Aliansi Kebangsaan dengan tema "Pancasila Sebagai Acuan Nilai Dasar dalam Perumusan Kebijakan Negara", di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/9/16).

Didin menegaskan, keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan Pancasila baru sebatas mengkonsolidasikan negara dalam politik keamanan untuk perang melawan musuh, seperti menumpas pemberontakan PKI, menyelesaikan RMS dan GAM.

"Sekarang ini, cenderung keluar dari itu, tidak sepenuhnya, ada yang mengacu (Pancasila), banyak yang tidak. ada ratusan Undang-Undang (UU) yang diperkirakan 220 yang keluar dari konstitusi, di mana konstitusi itu dasarnya Pancasila. Soal UU yang telah diamandemenkan ternyata juga memiliki masalah, sehingga liberalisme merajalela. Namun, saya akui UU yang diamandemenkan masih ada yang menguntungkan rakyat," paparnya.

Letjen TNI ( Purn) Kiki Syahnakri membenarkan hal tersebut, dirinya menyikapi kondisi ancaman dalam hal keamanan dan ketahanan nasional baik yang datang dari luar, berupa ideologi transnasional dan hegemoni asing/ global, serta terorisme maupun yang datang dari dalam negeri sendiri, seperti fundamentalis, merosotnya rasa kebangsaan dan nasionalisme serta terkikisnya toleransi dan sikap gotong royong di masyarakat.

"Ideologi Pancasila masih akan tetap menjadi benteng dari ancaman yang datang dari dalam dan luar. Ancaman paling aktual saat ini adalah ideologi transnasional dan hegemoni global," ujarnya.

Sementara, Ketua Aliansi Kebangsaan (AK) Pontjo Seotowo mengatakan saat ini bangsa dan negara sedang menghadapi masalah.Masalah yang tidak pernah selesai, karena orang menganggap proklamasi tahun 45 masalah bangsa yang telah selesai. Selain itu, justru merasa heran selama ini dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah hingga presiden sepertinya sudah menentukan kriteria.

"Padahal sangat simple dan sudah ada selama ini, cukup cari calon pempimpin yang pancasialis. Jika sesorang sudah menjalankan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, sudah pasti dia sangat layak menjadi pempimpin bangsa dan kepala daerah," ujar Pontjo. (01/is)



Penulis:
Editor: Redaksi