Home / Berita Pemerintahan

Komisi IV DPR Sambangi Pulau C, D, F dan G Pastikan Reklamasi Dihentikan

Sabtu | 25 Maret 2017 | 08:02:47 WIB
Komisi IV DPR Sambangi Pulau C, D, F dan G Pastikan Reklamasi Dihentikan FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — JAKARTA, Untuk memastikan apakah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan tugasnya dalam mengawasi dan menghentikan reklamasi. Tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Edhy Prabowo melakukan peninjauan lapangan ke Pulau C, D, F, dan G proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

"Kita sengaja mengunjungi reklamasi dari Pulau C, D, F dan G guna melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian terkait dalam menghentikan reklamasi, sampai semua syarat dan perizinan teknisnya dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Kita sudah instruksikan kepada kepada Kementerian dalam hal ini KKP dan KLHK, dan setelah kami lihat dilapangan ternyata mereka memang bekerja, dan hal itu kami apresiasi," ujar Edhy, Jumat (24/03/17) di lokasi.

Edhy menilai, setelah dilakukan rapat berkali-kali, Kementerian KKP dan LHK telah menunjukkan kerja yang sangat optimal. Belum lama ini ada keputusan pengadilan tentang dimenangkannya gugatan kepada masyarakat, lanjutnya, hal ini sejalan dengan keinginan DPR yang sejak awal minta agar reklamasi dihentikan sampai memenuhi syarat perundang-undangan.

"Kalau pembangunan hanya dilihat dari uang, maka pada jangka panjangnya akan muncul kerugian inmateriil lainnya. Untuk apa pembangunan kalau pada akhirnya masyarakat menjadi tersingkirkan. Pada masa itu, penggusuran-penggusuran disekitar lokasi tersebut semakin banyak terjadi, dan kalau ini tidak dihambat penggusuran dimulut-mulut pantai sekitar reklamasi akan terus berlanjut, hal itulah yang tidak kita inginkan. Hal itulah yang harus dipertimbangkan oleh negara, sehingga masyarakat bisa mendapatkan nilai manfaat dari pembangunannya," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, salah satu permasalahan yang timbul sebagai dampak dari adanya reklamasi yaitu akses para nelayan menuju ke pelabuhan pelelangan ikan menjadi tambah sulit. Padahal cita-cita pembangunan adalah untuk menjadikan sesuatunya lebih baik dilihat dari seluruh aspek, bukan hanya dilihat dari sisi investasinya saja.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menambahkan, kalau di lihat keberadaan Pulau G, posisinya itu akan menutup akses terhadap akses nelayan. Selain itu kalau seluruh mangrovenya tertutup oleh pulau reklamasi, maka otomatis tidak ada lagi sumber daya ikan sebagai tempat memijah dan tempat membesarkan ikan.

"Mestinya untuk reklamasi dengan skala luasan tertentu harus dikelola oleh negara, sehingga nilai manfaat bagi rakyat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai komersilnya. Sementara yang ada sekarang lebih banyak nampak nilai komersil propertinya dibandingkan dengan nilai manfaat bagi rakyat," ungkap Herman. (*)



Penulis:
Editor: Redaksi