Home / Berita Hukum

Indra Sahnun Lubis Yakin Bos Komura Tidak Ditangkap Dalam OTT

Jumat | 14 April 2017 | 10:29:01 WIB
Indra Sahnun Lubis Yakin Bos Komura Tidak Ditangkap Dalam OTT FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — JAKARTA - Indra Sahnun Lubis (ISL) selaku Kuasa Hukum Ketua Koperasi Komura tetap tidak terima kliennya dijerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim saber pungli dan Polda Kalimantan Timur.

Seperti diberitakan, OTT dilakukan terkait dugaan pungli di Tempat Penimbunan Kontainer Palaran Pelabuhan Samarinda pekan lalu.

Indra Sahnun menyayangkan tidak ada ketegasan sikap dari pemerintah untuk menjelaskan bahwa kliennya itu bukan ditangkap terkait operasi tangkap tangan.

“Kami menyayangkan kenapa pemerintah tidak mau menegaskan bahwa klien kami bukan OTT, karena memang tidak ada tindak pidana yang dilakukan klien kami, di mana kesalahannya”, ujar ISL usai rapat membahas permasalahan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (13/4/17).

Indra menambahkan, kejadian ini bisa karena persaingan dan sebuah upaya menggusur buruh dengan menggunakan mesin dan keberadaan Koperasi akan digantikan oleh perusahaan atau yayasan. Karenanya kami minta pemerintah mencarikan solusinya, jangan bertindak represif yang berakibat menyengsarakan buruh dan buruh itu bekerja untuk makan, bukan untuk kaya,” jelasnya lagi.

Koperasi Komura merupakan Koperasi yang menyediakan Jasa TKBM (tenaga Kerja bongkar muat). Sesuai SK bersama tiga Dirjen, dibentuklah koperasi tenaga kerja yang mengatur penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat, kesejahteraan buruh bongkar muat serta mengatur pola kerjanya di pelabuhan.

ISL juga meminta agar pihak Kemenko Polhukam menyampaikan permintaannya kepada Presiden. “Kita juga minta bahwa isu ini segera dihentikan, dan jangan malu apa yang dilakukan bukan OTT,” pintanya.

Ia juga menjelaskan, uang Rp5 juta yang disita dan dijadikan barang bukti dalam dugaan OTT tersebut adalah hak buruh yang merupakan panjar yang diberikan dari PT PSP untuk melakukan bongkar muat. Pelunasan pembayarannya dikurangi panjar yang sudah diterima buruh.

“Sama halnya juga dengan uang senilai Rp6,1 miliar yang disita, itu merupakan gaji buruh yang akan dibayarkan yang asal dananya dari tabungan yang diambil dari bank. Karenanya saya berkeyakinan bahwa OTT itu tidak sah,” paparnya.

Dia mengatakan, dalam rapat itu, semua pihak diminta mengedepankan eksistensi dari tenaga kerja bongkar muat di bawah naungan koperasi.

Khusus perkara Komura, ia minta agar bukti-bukti yang disita yang menyangkut kepentingan umum dibuka agar buruh dapat bekerja kembali seperti semula.

"Perlu saya sampaikan jika Ketua Koperasi Komura ingin menempuh praperadilan, maka saya meminta upaya tersebut perlu dihormati," ungkap Indra.

Pada kesempatan rapat yang dipimpin oleh Deputi I/Poldagri Kemenko Polhukam Yoedi Swastono itu juga dihadiri pihak Kemenaker, Kemendagri, Kementerian Kemaritiman, Kemenkop dan UKM, Polda Kaltim, Bareskrim dan lain-lain.




Penulis:
Editor: Redaksi
  • GMMI Ajak Warga Tolak Politisasi Mesjid, Hoax dan Radikalisme

    GMMI Ajak Warga Tolak Politisasi Mesjid, Hoax dan Radikalisme

    JAKARTA, Masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif tahun 2019 ini, rumah ibadah sebagai salah satu tempat yang paling rawan untuk dipolitisasi oleh

    Berita Megapolitan - 16 Januari 2019 | | 07:16:39 WIB
  • Daripada Perang Hoax Di Medsos, Balad Jokowi Bandung Raya Ajak Lakukan Kegiatan Sosial

    Daripada Perang Hoax Di Medsos, Balad Jokowi Bandung Raya Ajak Lakukan Kegiatan Sosial

    BANDUNG - Berdasarkan data yang dihimpun redaksi permintaan darah di kota Bandung masih tinggi, pada tahun 2016 secara total mencapai 143.910 kantung darah dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 155.

    Berita Jawa Barat - 13 Januari 2019 | | 13:04:49 WIB
  • Sahabat Bulungan Gelar Deklarasi Dukung Jokowi

    Sahabat Bulungan Gelar Deklarasi Dukung Jokowi

    JAKARTA, Sahabat Bulungan yang terdiri dari Alumni SMA IX ,SMA XI dan SMA 70 Bulungan bersatu membentuk aliansi tim pendukung Jokowi 2 periode adalah wadah untuk menyatukan pergerakan bagi pihak

    Berita Politik - 09 Januari 2019 | | 17:23:31 WIB
  • Gubernur Anies Hadiri Hari Amal Bakti Ke-73 Kemenag 2019

    Gubernur Anies Hadiri Hari Amal Bakti Ke-73 Kemenag 2019

    JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara Hari Amal Bakti Kemenag RI ke 73 di Halaman Kantor Kanwil Kemenag Jakarta Timur, Kamis, (3/12). "Marilah kita panjatkan puji dan

    Berita Megapolitan - 04 Januari 2019 | | 10:07:41 WIB
  • Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum

    Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum

    PAPUA, Staf Kepresidenan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Kamis (13/12) lalu untuk melihat perkembangan industri sawit yang berada di sana. Dari

    Berita Nasional dan Daerah - 21 Desember 2018 | | 10:20:17 WIB