Home / Berita Hukum

Sidang Praperadilan, Tim Kuasa Hukum: Penangkapan Bos Komura Bukan OTT

Kamis | 11 Mei 2017 | 06:24:26 WIB
Sidang Praperadilan, Tim Kuasa Hukum: Penangkapan Bos Komura Bukan OTT FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — JAKARTA, Sidang praperadilan yang diajukan Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura, Jafar Abdul Gaffar melalui Tim Kuasa Hukumnya tetap menegaskan bahwa penangkapan dan penyitaan uang Rp 6,1 miliar yang dilakukan aparat dari brankas koperasi bukanlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli, melainkan tindakan diluar hukum.

"Jika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ketua Koperasi seharusnya ada surat perintah penyelidikan (Sprinlid) dan ada surat perintah penyidikan (Sprindik). Sprinlid dan sprindik keluar bersamaan dipertanyakan?," tandas Apolos Djarabonga salah seorang Kuasa Hukum Gaffar kepada wartawan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/17).

Kembali katanya, dalam persidangan jelas beberapa saksi membantah bahwa penangkapan itu OTT. Jadi hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo, yang menyatakan bahwa Saber Pungli telah bekerja dan kali ini merupakan hasil terbesar sejak Saber Pungli didirikan. Kita bertanya, siapa yang bekerja,” ujar Apolos yang didampingi Indra Sahnun Lubis.

Melalui Kuasa Hukumnya Gaffar menjelaskan, pengguna jasa yang menggunakan TKBM menyepakati harga di depan. Setelah disepakati, kemudian pengguna jasa mesti membayar uang muka dulu 30 persen.

“Membuat kesepakatan, bahwa seluruh yang mau order. Sebelum kerja, harus bayar dulu 30 persen. Ada di dalam kesepakatan. Jadi kalau berangkat kerja, harus bayar. Itu kesepakatan dengan pemohon. Itulah yang dianggap sebagai OTT. Karena dia mengambil panjar langsung,” jelasnya.

Kembali diceritakan, Gaffar mendirikan Komura dari 1985, lima tahun kemudian diganti dengan koperasi. "Tiga puluh tahun menjalankan. Prestasinya, secara nasional 2007 di Bali mendapat koperasi terbaik di Indonesia. Pada tahun 2012 mendapat lencana di Palangkaraya dari Presiden SBY dan tahun 2015 mendapat lencana dari Presiden Jokowi,” terangnya.

Indra Sahnun Lubis menambahkan, TKBM Komura Samarinda, Kalimantan Timur tidak ada melakukan pungli. Uang yang baru diambil dari bank Rp 3 miliar adalah untuk persiapan gajian, sehubungan hari berikutnya hari libur sehingga hari itu dicairkanlah uang dari bank untuk persiapan bayar gaji tenaga kerja dan karyawan.

“Ada uang diambil. Kebetulan habis mencairkan dana di bank. Ini kalau dibilang, uang suap, itu belum masuk wilayah itu. Tahu-tahu langsung ada penggerebekan, tanpa bertanya. Yang mau gajian juga diambil. Itu ada yang persiapan gaji yang sudah kerja, yang sedang lewat, dan hari ke depan,” ujar Indra Sahnun Lubis yang juga Presiden Kongres Advokat Indonesia kepada wartawan.

Indra yakin bahwa Ketua Koperasi Komura, Jafar Abdul Gaffar tidak melakukan pungli. Menurutnya, semua pembayaran adalah hasil kesepakatan bersama.

“Tarif bongkar muat yang diterapkan sudah sesuai dengan Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT). Juga sesuai dengan kesepakatan pengguna jasa. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan menteri dan ini sudah berlangsung lama, kenapa baru sekarang ini dibilang pungli," ungkapnya.

Diberitakan beberapa waktu lalu, Tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan pungli di Koperasi TKBM Komura dan PDIB di terminal peti kemas di Pelabuhan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan 13 orang.

Tim yang dipimpin Kombes (Pol) Hengki Haryadi dan Kombes Adi Deriyan itu menyita uang tunai senilai Rp 6,1 miliar. Barang bukti tersebut diduga hasil pungli yang selama ini dilakukan selama bertahun-tahun di lokasi. (is)



Penulis:
Editor: Redaksi