Home / Berita Hukum

Majelis Hakim PN Jakpus, Tolak Praperadilan Bos Komura

Rabu | 17 Mei 2017 | 20:01:53 WIB
Majelis Hakim PN Jakpus, Tolak Praperadilan Bos Komura FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — JAKARTA, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak seluruh gugatan praperadilan Jafar Abdul Gaffar dalam dugaan pungutan liar (pungli) di TPK Palaran, Samarinda. Keputusan itu disampaikan hakim tunggal Marulak Purba dalam sidang putusan yang digelar di Jakarta, Selasa (16/5/17).

“Semua materi pemohon praperadilan tidak dapat diterima. Hakim menolak seluruh permohonan,” ujar Marulak. Dalam pertimbangannya, hakim menilai penetapan tersangka atas bos Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) oleh Bareskrim Mabes Polri sudah sah. Begitu pula dengan semua penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan tersangka sudah didukung surat-surat resmi.

Artinya sudah memenuhi aturan dan tidak bertentangan dengan KUHP maupun undang-undang yang berlaku. Sementara itu, alasan tidak sahnya penetapan tersangka yang diajukan pemohon melalui kuasa hukum dari kantor pengacara Indra Sahnun Lubis disebutkannya sudah masuk dalam kategori materi pokok perkara. Karena menyangkut benar atau tidaknya peristiwa yang telah terjadi sehingga tersangka ditetapkan sebagai pelaku kejahatan.

“Polisi sudah melakukan gelar perkara pada 31 Maret 2017. Semua penetapan tersangka sudah memenuhi persyaratan. Permohonan praperadilan harus ditolak,” tegasnya.

Adapun alat bukti yang digunakan Bareskrim Mabes Polri untuk menjerat Gaffar, yakni berupa keterangan saksi, saksi ahli, serta bukti dokumen sah dan akurat. Polisi, terang dia, sudah memenuhi alat bukti minimal dalam penetapan tersangka.

“Gugatan soal penyitaan, pemblokiran rekening, pemasangan police line, penangkapan, dan penahanan pemohon tidak didalilkan secara tegas. Sementara tindakan kepolisian sudah sesuai prosedur. Jadi, tidak ada cacat administrasi,” tutur hakim.

Pengacara Gaffar, Apolos Djarabonga, mengaku kalah dalam gugatan praperadilan. Meski begitu tim kuasa hukum disebutkan sudah siap untuk mengikuti persidangan di pengadilan.

“Walaupun hakim tidak fair tapi kami bisa terima. Materi perkara kami sudah siap. Kami yakin Pak Gaffar tidak bersalah,” tegas Apolos ditemui selepas pembacaan putusan.

Kemudian, lanjut dia, bukti-bukti Gaffar sudah sangat kuat. Bukti itu banyak disampaikan tim kuasa hukum saat mendatangkan saksi maupun saksi ahli dalam sidang praperadilan lalu.

“Sementara menyiapkan persidangan kami juga terus mendampingi Pak Gaffar dalam menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Bareskrim Mabes Polri,” ucapnya.

Senada, Kuasa Hukum Komura, Sutrisno, yang turut hadir dalam sidang putusan praperadilan Gaffar, kemarin, menyebut tidak menyerah. Bahkan, pihaknya bakal melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kaltim untuk mencari keadilan. Pasalnya, sejak operasi Tim Saber Pungli di TPK Palaran nasib buruh bongkar-muat terlunta-lunta. Bayaran yang diterima hanya Rp 10 ribu per kontainer. Upah tersebut dinilai tidak wajar dan sekadar tali asih kepada buruh.

“Kasus silakan jalan terus, tapi buruh jangan berhenti bekerja. Kasihan mereka mau makan dari mana? Apalagi jumlahnya tidak sedikit. Demi mencari keadilan mereka mengadu ke wakil rakyat besok (hari ini),” ujar Sutrisno.

Dikatakannya, buruh pelabuhan berharap bisa kembali normal. Digaji dengan nominal layak mengacu aturan hukum yang berlaku. Jadi, kejadian upah buruh yang dianggap ilegal dan masuk tindakan pidana tidak kembali terjadi.

“Minta fasilitasi penentuan tarif ke DPRD Kaltim. Karena informasi yang beredar saat ini tidak butuh buruh lagi. Selain itu, ada kekhawatiran dari PBM (perusahaan bongkar-muat) maupun pemilik barang tarif yang ada ilegal dan bakal berurusan dengan hukum lagi,” lanjut dia.

Terpisah, Kuasa Hukum Bareskrim Mabes Polri Totok Sudjiato menyatakan, setelah menang pihaknya melanjutkan penyidikan atas Gaffar. Adapun pelimpahan berkas ke kejaksaan belum diputuskan.

“Belum diputuskan di Jakarta atau di Kaltim. Ikuti saja perkembangannya,” singkat Totok.

Sebelumnya, Totok bersama tim penyidik mengaku, dalam pengungkapan kasus megapungli di TPK Palaran sudah bekerja sesuai prosedur. Penyidik dalam menetapkan Gaffar sebagai tersangka dianggap menyalahi aturan, tidak benar dan sekadar opini. Sebab, Bareskrim menaikkan status Gaffar dari saksi menjadi tersangka karena diduga telah melakukan praktik yang memenuhi unsur tindak pidana berupa pemerasan, korupsi, dan pencucian uang.

“Kami punya alat bukti cukup dan sah. Mulai dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, serta kesesuaian antara dokumen dengan keterangan ahli,” tegasnya.

Diketahui, perjalanan kasus megapungli di TPK Palaran sudah berlangsung sekitar tiga bulan sejak operasi tim Saber Pungli Bareskrim Polri dan Ditkrimsus Polda Kaltim, 17 Maret lalu. Dalam operasi tersebut, dua pengurus Komura menjadi tersangka, yakni Jafar Abdul Gaffar sebagai ketua dan Dwi Hadi Winarno sebagai sekretaris. Keduanya disangkakan dengan pasal berlapis, yakni korupsi, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Mereka diancam dengan kurungan minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Itu setelah kuat dugaan dari praktik ilegal mereka meraup penghasilan hingga Rp 2 triliun lebih sejak 2010 hingga 2017.

Dalam operasi yang sama, tim Saber Pungli juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atas praktik culas organisasi masyarakat melalui Koperasi Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB). Dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri menetapkan Hery Susanto, ketua PDIB beserta Nur Ardiansyah, sekretarisnya sebagai tersangka. Adapun keempat tersangka saat ini ditahan di Polda Metro Jaya.



Penulis:
Editor: Redaksi
  • GMMI Ajak Warga Tolak Politisasi Mesjid, Hoax dan Radikalisme

    GMMI Ajak Warga Tolak Politisasi Mesjid, Hoax dan Radikalisme

    JAKARTA, Masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif tahun 2019 ini, rumah ibadah sebagai salah satu tempat yang paling rawan untuk dipolitisasi oleh

    Berita Megapolitan - 16 Januari 2019 | | 07:16:39 WIB
  • Daripada Perang Hoax Di Medsos, Balad Jokowi Bandung Raya Ajak Lakukan Kegiatan Sosial

    Daripada Perang Hoax Di Medsos, Balad Jokowi Bandung Raya Ajak Lakukan Kegiatan Sosial

    BANDUNG - Berdasarkan data yang dihimpun redaksi permintaan darah di kota Bandung masih tinggi, pada tahun 2016 secara total mencapai 143.910 kantung darah dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 155.

    Berita Jawa Barat - 13 Januari 2019 | | 13:04:49 WIB
  • Sahabat Bulungan Gelar Deklarasi Dukung Jokowi

    Sahabat Bulungan Gelar Deklarasi Dukung Jokowi

    JAKARTA, Sahabat Bulungan yang terdiri dari Alumni SMA IX ,SMA XI dan SMA 70 Bulungan bersatu membentuk aliansi tim pendukung Jokowi 2 periode adalah wadah untuk menyatukan pergerakan bagi pihak

    Berita Politik - 09 Januari 2019 | | 17:23:31 WIB
  • Gubernur Anies Hadiri Hari Amal Bakti Ke-73 Kemenag 2019

    Gubernur Anies Hadiri Hari Amal Bakti Ke-73 Kemenag 2019

    JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara Hari Amal Bakti Kemenag RI ke 73 di Halaman Kantor Kanwil Kemenag Jakarta Timur, Kamis, (3/12). "Marilah kita panjatkan puji dan

    Berita Megapolitan - 04 Januari 2019 | | 10:07:41 WIB
  • Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum

    Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum

    PAPUA, Staf Kepresidenan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Kamis (13/12) lalu untuk melihat perkembangan industri sawit yang berada di sana. Dari

    Berita Nasional dan Daerah - 21 Desember 2018 | | 10:20:17 WIB