Home / Berita Pemerintahan

Cegah Konflik Nasional dan Internasional, LAPAN Siapkan Regulasi Keantariksaan

Rabu | 25 Oktober 2017 | 23:43:05 WIB
Cegah Konflik Nasional dan Internasional, LAPAN Siapkan Regulasi Keantariksaan FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — JAKARTA, Penguasaan teknologi antariksa menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh bangsa Indonesia, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksan Tahun 2016-2040. Hal ini yang di bahas dalam Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dengan tema "Kebijakan dan Regulasi Kegiatan Penerbangan dan Antariksa Menuju Kemandirian Nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusatKKPA) - LAPAN, di Jakarta, Rabu (25/10/17).

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin dalam sambutannya menyampaikan, saat ini Indonesia telah memanfaatkan teknologi antariksa negara lain untuk berbagai kepentingan pembangunan nasional, namun belum pada tahap penguasaannya. Contoh pemanfaatannya untuk telekomunikasi, penanggulangan bencana, pendidikan, dll.

"Indonesia sebagai negara berkembang dengan wiIayah yang sangat luas, sudah saatnya mempercepat penguasaan teknologi di bidang keantariksaan. Hal tersebut untuk mendukung kemandirian bangsa di sektor-sektor strategis lainnya. Penguasaan teknologi tersebut juga diperlukan dalam rangka memberikan kontribusl yang nyata dan besar terhadap upaya pemerintah Indonesia. Fungsinya untuk menjamin integritas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," papar Thomas.

Lebih lanjut katanya, LAPAN terus berupaya mengembangkan dan menguasai teknologi penerbangan dan keantariksaan secara mandiri.

"Upaya tersebut perlu diikuti dengan pengembangan kebijakan dan regulasi yang jelas. Sehingga upaya itu tidak berpotensi menimbulkan konflik baik di level nasional maupun internasional,"ungkapnya.

Dijelaskan, Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengharuskan LAPAN untuk segera menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya ser’a berbagai kebijakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Salah satu amanatnya, LAPAN harus membangun dan mengoperasikan suatu pusat peluncuran (bandar antariksa). Hal ini perlu kajian yang ditinjau dari berbagai aspek, baik teknis maupun non teknis seperti aspek-aspek sosial-ekonomi, politik, budaya, hukum dan pertahanan keamanan.

"Penyelengaraan keantariksaan nasional juga tetap harus memperhatikan berbagai isu internasional. Isu tersebut bisa berpotensi menghambat atau membatasi upaya Indonesia untuk terus mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi Keantariksaan.

Hadir sebagai pembicara Marsekal TNI (Purn) Cheppy Hakim selaku Pakar Penerbangan, Supancana (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya), Chusnul Mariyah (Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI). (Idris)



Penulis:
Editor: Redaksi