Home / Berita Nasional dan Daerah

Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum

Jumat | 21 Desember 2018 | 10:20:17 WIB
Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — PAPUA, Staf Kepresidenan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Kamis (13/12) lalu untuk melihat perkembangan industri sawit yang berada di sana. Dari kunjungan tersebut, ditemukan masih adanya kendala dalam pembangunan kebun plasma akibat kampanye negatif LSM asing.

Ditemui usai Rapat Koordinasi yang diadakan di Kantor Bupati Merauke, Iwan Nurdin dari Kantor Staf Presiden melalui Tim Percepatan Konflik Agraria (TPPKA) mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat tentang lambatnya proses pembangunan plasma. Sementara ada juga laporan dari perusahaan bahwa pembangunan plasma tidak dapat dilakukan karena ada kampanye tuduhan deforestrasi. Misalnya kampanye deforestrasi dari LSM Mighty Earth asal Amerika Serikat terhadap unit-unit bisnis usaha Korindo Group selama ini.

"TPPKA Kantor Staf Presiden ini mengunjungi Merauke karena mengkhawatirkan potensi konflik sosial akibat kebun plasma belum dibangun. Kami khawatir malah akan memicu masalah sosial, sebab masyarakat sekitar dijanjikan untuk dibangunkan kebun plasma," ujarnya.

Iwan Nurdin menambahkan, tujuan kunjungan ini adalah untuk mencari jalan keluar dan memahami mengapa kebun-kebun plasma sebagai kewajiban inti tidak segera dibangun. Padahal pembangunan kebun plasma adalah kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang perkebunan.

Hadir dalam rapat tersebut, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) Iwan Nurdin dan Sandoro Purba, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Daniel Pauta, pihak perusahaan, Abraham Yolmen selaku pemilik hak ulayat PT. Dongin Prabhawa dan Richard Nosai Koula pemilik hak ulayat di PT. Papua Agro Lestari (PAL). Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian usaha dari Korindo Group yang berada di Papua.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Iwan menegaskan pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan proses agar dapat menghindari munculnya potensi konflik agraria ke depan.

Sementara itu, Tulus Sianipar yang mewakili pihak perusahaan mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik itikad TPPKA tersebut dan akan sentiasa terus mentaati seluruh aturan serta ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, rencananya akan akan dilakukan Rapat Koordinasi lanjutan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak terkait agar percepatan pembangunan solusi menyeluruh yang dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan.

"Kami khawatir, sebab masyarakat dijanjikan plasma, pimpinan masyarakat menjanjikan plasma kepada komunitasnya. Sementara perusahaan tidak dapat membangun plasma karena tuduhan saat membangun kebun khususnya land clearing dianggap deforestrasi. Padahal izin dan kesiapan sudah lengkap. Ini bisa memicu konflik sosial di dalam masyarakat. Kita wajib menyegerakan solusi bersama," pungkasnya.





Penulis:
Editor: Redaksi
  • GMMI Ajak Warga Tolak Politisasi Mesjid, Hoax dan Radikalisme

    GMMI Ajak Warga Tolak Politisasi Mesjid, Hoax dan Radikalisme

    JAKARTA, Masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif tahun 2019 ini, rumah ibadah sebagai salah satu tempat yang paling rawan untuk dipolitisasi oleh

    Berita Megapolitan - 16 Januari 2019 | | 07:16:39 WIB
  • Daripada Perang Hoax Di Medsos, Balad Jokowi Bandung Raya Ajak Lakukan Kegiatan Sosial

    Daripada Perang Hoax Di Medsos, Balad Jokowi Bandung Raya Ajak Lakukan Kegiatan Sosial

    BANDUNG - Berdasarkan data yang dihimpun redaksi permintaan darah di kota Bandung masih tinggi, pada tahun 2016 secara total mencapai 143.910 kantung darah dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 155.

    Berita Jawa Barat - 13 Januari 2019 | | 13:04:49 WIB
  • Sahabat Bulungan Gelar Deklarasi Dukung Jokowi

    Sahabat Bulungan Gelar Deklarasi Dukung Jokowi

    JAKARTA, Sahabat Bulungan yang terdiri dari Alumni SMA IX ,SMA XI dan SMA 70 Bulungan bersatu membentuk aliansi tim pendukung Jokowi 2 periode adalah wadah untuk menyatukan pergerakan bagi pihak

    Berita Politik - 09 Januari 2019 | | 17:23:31 WIB
  • Gubernur Anies Hadiri Hari Amal Bakti Ke-73 Kemenag 2019

    Gubernur Anies Hadiri Hari Amal Bakti Ke-73 Kemenag 2019

    JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara Hari Amal Bakti Kemenag RI ke 73 di Halaman Kantor Kanwil Kemenag Jakarta Timur, Kamis, (3/12). "Marilah kita panjatkan puji dan

    Berita Megapolitan - 04 Januari 2019 | | 10:07:41 WIB
  • Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum

    Staf Presiden: Pembangunan Kebun Plasma di Papua Kewajiban Hukum

    PAPUA, Staf Kepresidenan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Kamis (13/12) lalu untuk melihat perkembangan industri sawit yang berada di sana. Dari

    Berita Nasional dan Daerah - 21 Desember 2018 | | 10:20:17 WIB