Home / Berita Politik

Forum Tebet : Bongkar Modus Operandi Kecurangan Pilpres

Kamis | 09 Mei 2019 | 13:51:56 WIB
Forum Tebet : Bongkar Modus Operandi Kecurangan Pilpres FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — JAKARTA, Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019 lalu menyisakan persoalan besar. Mulai dari dikritik sejumlah pihak karena tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, dan membuat hak memilih warga negara Indonesia di luar negeri hilang.

"Bahkan kematian 500 lebih petugas KPPS yang tidak wajar, data situng KPU yang tidak match dengan formulir C1, dan sebagainya," tandas Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

Sementara Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menambahkan, pemerintah menimbang ulang pelaksanaan pemilu serentak dilakukan kembali pada lima tahun mendatang yakni 2024.

"Pengamatan saya, pelaksanaan pemilihan tingkat nasional dan daerah sekaligus menimbulkan banyak masalah bagi petugas penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih," ungkapnya, Kamis, (9/5/29) di Tebet Barat Dalam IV No 5-7, Tebet, Jakarta Selatan.

Untuk itu, Forum Tebet menggelar diskusi publik dengan tajuk "Membongkar Modus Operandi Kecurangan Pilpres”.

Beberapa narasumber yang hadir dalam kesempatan tersebut, yakni, pakar IT Akhyar MS, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, Pakar politik dari Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrazad, Analis Sosial, Muda Saleh.

Pakar politik dari Universitas Paramadina, Dr Herdi Sahrasad mengatakan, pemerintah harus menimbang ulang pelaksanaan pemilu serentak dilakukan kembali pada lima tahun mendatang yakni 2024.

"Kecurangan itu menjadi benih-benih negatif. Berlakulah jujur adil dan bersih, agar apapun hasilnya tidak ada yang tidak ada rasa tidak puas," katanya.

Ditempat yang sama, Muda Saleh mengatakan adanya desakan aksi yang menginginkan pemilu yang adil prosesnya yang hasilnya juga akan menjadi terang benderang.

Akhyar MS mengungkapkan, kecurangan itu sudah direncanakan mulai dari legislasi. "Saya baca dalam undang-undang pemilu tidak ada istilah kecurangan, namun yang ada adalah pelanggaran," ujarnya.



Penulis:
Editor: Redaksi