Home / Berita Nasional dan Daerah

Mendes PDTT Kumpulkan Walikota dan Bupati, Evaluasi Penyaluran Dana Desa

Rabu | 09 Mei 2018 | 17:10:25 WIB
Mendes PDTT Kumpulkan Walikota dan Bupati, Evaluasi Penyaluran Dana Desa FOTO | ISTIMEWA

jaknewsonline.com — JAKARTA, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengumpulkan seluruh Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menggali permasalahan penyaluran dana desa.

Mendes Eko menyampaikan, penyaluran tahap pertama dana desa dari pemerintah pusat ke Kabupaten/Kota sudah hampir 100 persen. Namun, fakta di lapangan, masih ditemukan kendala penyaluran dana desa dari pemerintahan tingkat II itu ke desa-desa.

"Makanya kita panggil agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, meningkatkan daya kerja lebih banyak di desa-desa," ungkap Eko usai menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, Rabu (9/5/18) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Rakornas tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).

Pada kegiatan rakornas tersebut, Bupati/Walikota menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana desa. Eko pun senang dengan keterbukaan tersebut, sehingga kendala penyaluran dana desa bisa segera diatasi.

"Kita di pusat juga memperbaiki, Kabupaten/Kota juga memperbaiki agar dana desa tidak mengendap di pemerintahan daerah dan bisa lebih cepat," ungkapnya.

Seperti yang di lansir medcom, salah satu kendala yang banyak disampaikan oleh Bupati/Walikota dalam pertemuan itu adalah keengganan pemerintahan desa menerima dana desa. Sebab, pemerintahan desa takut dikriminalisasi.

Menjawab keluhan tersebut, politikus PKB itu meyakinkan pemerintahan Kabupaten/Kota maupun desa tidak perlu takut. Sebab, pihaknya sudah menjalin kesepakatan dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan terhadap oknum yang berupaya mengkriminalisasi.

Selain itu, Mendes juga menyebutkan sudah menjadi tugas Bupati/Walikota meyakinkan dan memberikan pendampingan kepada pemerintahan desa mengelola dana desa. Dengan begitu, kekhawatiran tersebut pasti dapat diatasi.

"Dan kalau pemerintah Kabupaten kesulitan, laporkan saja ke kami. Kami akan mengirimkan tim untuk mendampingi pemkab/pemkot untuk meyakinkan kepala desa tersebut," imbuhnya.

Oleh karena itu, Eko berharap ke depan tidak ada lagi kendala penyaluran dana desa. Dia pun mewanti-wanti jika ada pemerintahan Kabupaten/Kota masih belum menyalurkan dana desa, maka akan diberikan sanksi.

"Jika ada dana lain selain dana desa maka akan kita tahan sebelum dana desa disalurkan. Sayang, pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup besar dan sebagian sumber dana dibiayai dari utang dan kalau tidak terserap kan sayang," tutupnya. (is/MC)




Penulis:
Editor: Redaksi